Kantor Kementerian BUMN

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) menuding sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara melakukan intimidasi terhadap sejumlah karyawan outsourcing yang membentuk serikat pekerja. Perusahaan-perusahaan itu juga melarang karyawan outsourcing ikut-ikutan berjuang menuntut hak mereka. "Ada yang dipaksa untuk menandatangani pekerja harian lepas dengan pesangon," kata Sekjen Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK), Sabda Pranawa Djati, kemarin.

Sabda mengungkapkan bentuk intimidasi yang dilakukan perusahaan antara lain, para pekerja outsourcing yang memiliki keluarga di perusahaan BUMN ditekan melalui keluarganya. Karyawan BUMN yang memiliki saudara sebagai pekerja outsourcing diminta untuk membujuk saudaranya untuk tidak ikut-ikutan masuk dalam serikat pekerja. Mereka juga keluarga yang karyawan oustsourcing untuk menghadap HRD dan diminta untuk menandatangani pesangon. Selain itu, perusahaan ada yang mendatangi rumah pekerja outsourcing untuk mengancam agar meninggalkan serikat buruh, jika tidak meninggalkan maka akan dikeluarkan dari perusahaan. "Kalau mau tetap kerja, keluar dari serikat. Itu salah satu ancaman perusahaan BUMN," kata Sabda kepada Gresnews.com.

Dia mengungkapkan perusahaan BUMN yang diindikasikan melakukan intimidasi kepada pekerja outsourcing diantaranya Garuda Indonesia, Jamsostek, Kimia Farma, Indofarma, Kertas Leces, Telkom dan Dirgantara Indonesia. Di antara perusahaan BUMN tersebut ada salah satu yang diyakini telah melakukan intimidasi kepada tenaga kerja outsourcing.

Menurut Sabda, perusahaan BUMN yang telah melakukan intimidasi tersebut sudah dipanggil Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk diklarifikasi. Belakangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah meminta permasalahan tenaga kerja outsourcing tersebut untuk diselesaikan dengan mekanisme bipatrit. Namun disayangkan pada saat klarifikasi utusan dari perusahaan BUMN bukanlah pihak yang berwenang untuk memutuskan. "Jadi nasibnya masih belum ada kepastian baik kepastian akan jaminan pekerjaan yang berlanjutan maupun jaminan hak-hak normatif," kata Sabda.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijaya mengatakan perilaku perusahaan BUMN tersebut sudah menyalahi aturan UU Tenaga Kerja No 13 Tahun 2003 karena setiap perusahaan baik BUMN maupun swasta diharuskan memiliki serikat pekerja bahkan dianjurkan memiliki lebih dari satu serikat pekerja. Azam meminta agar para tenaga kerja outsourcing untuk melaporkan tindakan perusahaan BUMN kepada Komisi VI karena jika tenaga kerja outsourcing yang melaporkan maka Komisi VI akan memanggil Direksi BUMN. "Serikat pekerja itu eksistensinya diatur oleh undang-undang tenaga kerja," kata Azam kepada Gresnews.com, Jakarta, Selasa (18/2).

Azam mengatakan seharusnya Kementerian BUMN melakukan pembinaan kepada perusahaan BUMN agar menyelesaikan permasalahan tenaga kerja outsourcing. Namun fakta di lapangan Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Dahlan Iskan hingga sekarang belum juga menyelesaikan tenaga kerja outsourcing, padahal seorang Dahlan juga ingin mencalonkan diri sebagai Calon Presiden untuk pemilu 2014.

"Ya biar rakyat yang menilai. Rakyat harus berbicara karena itu tugas Menteri. Dia (Dahlan Iskan) sebagai pembantu Presiden harus mampu menyelesaikan permasalahan tenaga kerja," kata Azam.

Reporter : Heronimus Ronito KS

Redaktur : Ramidi

Sumber:  http://www.gresnews.com/berita/sosial/839192-bumn-ini-dituding-intimidasi-pekerja-outsourcingnya/

BUMN Masih Kaji Surat Edaran Menteri BUMN Terkait Tenaga Outsourcing

 

Pekerja Outsourcing (elsam.or.id)

 

 

 

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Badan-badan usaha milik negara saat ini masih mengkaji surat edaran Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait rekomendasi Panja Outsourcing DPR. Karena itu mereka belum mengambil keputusan apapun terkait surat edaran tersebut. Perusahaan pelat merah tersebut mengaku masih harus mengklasifikasikan antara pekerjaan core business (bisnis inti) dan non core business (bukan bisnis inti) untuk menentukan adakah pekerja outsourcing di lini bisnis inti yang wajib diangkat sebagai karyawan tetap.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) misalnya, menilai saat ini di perusahaan setrum negara itu tidak ada pekerja outsourcing di lini bisnis inti. Para pekerja outsourcing PLN menurut Sekretaris Perusahaan PT PLN Adi Supriono kebanyakan mengerjakan pekerjaan di luar inti seperti pemeliharaan kabel dan jaringan listrik.

Adi mengatakan saat ini jumlah tenaga kerja outsourcing di PLN ada di atas 20 ribu orang. Menurutnya pekerjaan di lapangan seperti pemeliharaan kabel listrik tidak termasuk pekerjaan core bisnis. "Pekerjaan core business menurut perusahaan adalah pekerjaan di bagian proses produksi," kata Adi kepada Gresnews.com, Kamis (13/3).

Soal pekerjaan pemeliharaan itu selama ini memang masih menjadi perdebatan. Para pekerja outsourcing di PLN berkeras pekerjaan pemeliharaan kabel listrik dan jaringan listrik di lapangan merupakan pekerjaan inti perusahaan. Mengacu kepada Permenakertrans No 19 Tahun 2012 pekerjaan tersebut tidak termasuk didalam kategori pekerjaan outsourcing yaitu lima jenis diantaranya jasa pembersihan (cleaning service), keamanan, transportasi, katering dan jasa migas pertambangan.

Menurut Adi persoalan itu memang bisa multitafsir, namun perusahaan sejauh ini berpegang bahwa pemeliharaan bukanlah bagian dari produksi meski belum ada keputusan final. "Ya memang pekerjaan dilapangan itu multitafsir. Kita belum membahas sampai pekerjaan itu dimasukkan kedalam core business atau tidak," kata Adi.

Saat ini menurut dia, perusahaan sedang melakukan persiapan-persiapan untuk memenuhi ketentuan didalam surat edaran. Pada intinya, menurut Adi, perusahaan harus mengikuti sesuai dengan UU Ketenagakerjaan di pasal 65 dan pasal 66. Dari hasil kajian itu perusahaan akan melapor kepada Kementerian BUMN jika ada salah satu poin dalam surat edaran tersebut yang tidak sesuai dengan perusahaan.

Adi bilang PLN masih perlu waktu untuk mengevaluasi surat edaran tersebut. "Jadi yang kami lakukan dengan surat edaran bunyinya seperti itu, ya kami harus mengikuti. Jika ada yang kami anggap sulit, nanti kami akan lapor ke Kementerian," katanya.

Sementara itu Vice Presiden Corporate Communication PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Ridha Ababil mengatakan sebagai perusahaan yang sudah terbuka tentunya perusahaan harus memenuhi standarisasi good corporate governance (GCG). Perusahaan pun juga tidak bisa menyatakan menolak terhadap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengingat disamping perusahaan terbuka, PGN merupakan perusahaan BUMN.

Ridha mengatakan PGN bukanlah kategori perusahaan yang susah secara keuangan karena PGN juga sudah ada yang mengangkat pegawai outsourcing menjadi pegawai tetap. Meskipun ada aturan yang berdampak kepada perusahaan tentunya perusahaan harus menanggung segala konsekuensinya.

Bahkan Ridha memastikan perusahaan tidak akan memberhentikan para tenaga outsourcing secara sepihak dan perusahaan tidak akan bermain akal-akalan terhadap tenaga kerja outsourcing. Dia mengaku PGN ingin menjadi contoh bagi perusahaan BUMN lainnya dengan cara memenuhi aturan-aturan dari pemerintah. "Kalau untuk kesejahteraan masyarakat, ya ayo kita kerjakan bersama. Apapun keputusan pemerintah ya kita ikut, tidak bisa tidak," kata Ridha kepada Gresnews.com, di Jakarta, Kamis (13/3).

Sebagaimana diketahui, Isi dari Surat Edaran tersebut menyatakan dalam rangka melakukan penataan praktek Outsourcing BUMN, dengan ini kami meminta kepada masing-masing BUMN untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Direksi BUMN segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Outsourcing telah sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Bagi pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dihapus dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan secara Outsourcing.

3. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut butir 1 dan 2 diatas, Direksi dapat berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Asosiasi masing-masing dan atu Satuan Tugas (Satgas) yang akan dibentuk bersama oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri BUMN.

4. Penataan secara kompherensif masalah praktek outsourcing di BUMN akan diselesaikan secara bertahap dan dikoordinasikan oleh Satuan Tugas sebagaimana kesepakatan Raker.

5. Selama proses penataan praktek Outsourcing dilakukan, upah proses dan hak-hak normatif lainnya agar tetap dibayarkan selama sesuai dengan peraturan perundang-perundangan serta tidak ada PHK kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

6. Direksi melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini termasuk kendala yang dihadapi apabila ada kepada Menteri BUMN.

7. Kebijakan terkait Outsourcing yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-06/MBU/2013 tanggal 22 November 2013, tetap berlaku.

 

 

Reporter : Heronimus Ronito KS
Redaktur : Muhammad Agung Riyadi

 

 

Sumber: http://www.gresnews.com/berita/korporat/140133-bumn-masih-kaji-surat-edaran-menteri-bumn-terkait-tenaga-outsourcing/

Apa Benar? Statement Vice Presiden Corporate Communication PT. Perusahaan Gas Negara

Oleh:  Beker Benjamin

Pengurus dan Anggota SPGAS (Serikat Pekerja Gas Outsoucing PT. PGN) yang berjumlah 20 orang menayakan Statement Vice Presiden Corporate Communication PT. Perusahaan Gas Negara Ridha Ababil pada berita online Gresnews ?? dengan statement mengatakan sebagai perusahaan yang sudah terbuka tentunya perusahaan harus memenuhi standarisasi good corporate governance (GCG). Perusahaan pun juga tidak bisa menyatakan menolak terhadap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengingat disamping perusahaan terbuka, PGN merupakan perusahaan BUMN. Ridha mengatakan PGN bukanlah kategori perusahaan yang susah secara keuangan, karena PGN juga sudah ada yang mengangkat pegawai outsourcing menjadi pegawai tetap. Meskipun ada aturan yang berdampak kepada perusahaan tentunya perusahaan harus menanggung segala konsekuensinya.

Bahkan Ridha memastikan perusahaan tidak akan memberhentikan para tenaga outsourcing secara sepihak dan perusahaan tidak akan bermain akal-akalan terhadap tenaga kerja outsourcing. Dia mengaku PGN ingin menjadi contoh bagi perusahaan BUMN lainnya dengan cara memenuhi aturan-aturan dari pemerintah. “Kalau untuk kesejahteraan masyarakat, ya ayo kita kerjakan bersama. Apapun keputusan pemerintah ya kita ikut, tidak bisa tidak,” kata Ridha kepada Gresnews.com, di Jakarta, Kamis (13/3).

Apa benar statement Vice Presiden Corporate Communication PT. Perusahaan Gas Negara Ridha Ababil?? kepada berita online Gresnews. Kalau PT. Perusahaan Gas Negara sudah mengangkat outsourcing menjadi pengawai tetap !!! Bagaimana dengan SPGAS (Serikat Pekerja Gas Outsourcing PT. PGN) ?? yang bekerja di core business PT. Perusahaan Gas Negara (Transmisi dan Distribusi ) pembangunan dan mengoperasikan Jalur pipe bertekanan tinggi dan di kontrak berulang-ulang tidak ada jeda dan terus menerus oleh PT PGN (Perusahaan Gas Negara) di vendorkan ke PT SI (Survey Indonesia).

PT. Perusahaan Gas Negara harus menjalankan dan mematuhi UU No 13 Th 2003 Pasal 65 dan Pasal 66, Permenaker No 19 Th 2012 ,Rekomendasi Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI, Keseimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri tenaga kerja dan Transmigrasi RI dan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI dan Surat Edaran Menteri BUMN. Apakah PT. Perusahaan Gas Negara menjalankan peraturan-peraturan yang sudah ditetap pemerintah ?? SPGAS (Serikat Pekerja Gas) mempertanyakan statement Ridha Ababil tersebut. didalam berita online gresnews.

 

 

Sumber: http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2014/03/15/apa-benar-statement-vice-presiden-corporate-communication-pt-perusahaan-gas-negara--641566.html