AKSI GEBER BUMN16 Desember 2013

Geber BUMN desak presiden keluarkan Inpres hapus outsourcing
Senin, 16 Desember 2013 17:58 WIB
 
 
Jakarta (ANTARA News) - Ratusan buruh yang tergabung dalam Gerakan Bersama Buruh Pekerja Badan Usaha Milik Negara (Geber pekerja BUMN), Senin, mendesak presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan instruksi presiden untuk menghapuskan sistem outsourcing.

Mereka juga menuntut agar seluruh pekerja outsourcing BUMN diangkat menjadi pegawai tetap.

Massa buruh BUMN yang terdiri dari berbagai serikat pekerja seperti SPSI (Serikat pekerja seluruh indonesia), FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia), KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia), Federasi Serikat Pekerja Independen, Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek dan Aspek Indonesia, menggelar orasi damai di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat sekitar pukul 15.00.

Mereka mengancam akan mogok nasional jika tuntutan tidak juga dipenuhi. "Gaji kami cuma Rp2,2 juta baru naik jadi Rp 2,6 juta. Itu juga belum sempet ngerasain, pak SBY," teriak salah seorang buruh dari PT Jasa Marga.

Ardi (50), pekerja outsourcing PT PLN asal Bekasi mengatakan telah 24 tahun bekerja dengan status kontrak di PLN.

Baru-baru ini, sekitar Oktober 2013 ia harus menerima kenyataan PHK. "Saya di PHK sekitar bulan Oktober kemarin," katanya sesaat sebelum aksi Geber BUMN dilakukan.

Sepanjang aksi dilakukan, buruh berulang kali meneriakkan yel-yel, seperti "Buruh bersatu tak bisa dikalahkan. Buruh berjuang buruh yang menentukan. Buruh berkuasa rakyat sejahtera".

"Hai presiden SBY, hari ini rakyatmu datang menuntut ketegasanmu. Kami yang telah berjasa membangun negara tetapi kesejahteraannya nol. Maka dari bila tuntutan kami tidak dipenuhi akan tutup aset nasional BUMN," kata Samsuri dari SPSI Bekasi diikuti teriakan massa.

Aksi ini tidak menimbulkan kemacetan di sekitar jalan Merdeka Utara.

Menurut salah seorang dari polisi yang bertugas mengawal aksi, tidak ada pengalihan arus lalu lintas. Di depan Istana tampak sejumlah personel polisi berjaga.

Kepala Bagian Operasional Polres Jakarta Pusat AKBP Apollo Sinambela mengatakan, pihaknya telah mengerahkan 700 personel gabungan dari polda, polsek, dan polres dari wilayah Jakarta Pusat untuk pengamanan aksi itu.

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © 2013

Konperensi Pers GEBER BUMN

Geber BUMN: Angkat Kapolri Cepat, Angkat Buruh Outsourcing Lama


Metrotvnews.com, Jakarta: Gerakan Bersama Buruh/Pekerja di Badan Usaha Milik Negara (Geber BUMN) menuntut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menyelesaikan masalah pengangkatan buruh alih daya (outsoursing) BUMN menjadi pegawai tetap. Mereka pun membandingkan pengangkatan buruh dengan pengangkatan pejabat negara, seperti Kapolri.

"Sudah masuk sembilan bulan Panja (Panitia Kerja) Outsourcing BUMN sejak dibentuk April lalu, sampai sekarang masalah outsourcing masih menggantung. Belum ada satupun pekerja outsoursing diangkat. Sementara pejabat negara seperti Kapolri tidak perlu menunggu berbulan-bulan pengangkatannya," kata koordinator Geber BUMN, Ais di gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12).

Dia menjelaskan pengangkatan pekerja outsoursing BUMN merupakan salah satu rekomendasi Panja Outsourcing BUMN DPR RI. Untuk itu, Geber BUMN ingin menagih janji DPR untuk menyelesaikan masalah ini.

Gerakan ini berencana melakukan aksi pada Senin (16/12) di depan Gedung DPR dan Istana Negara. Mereka menuntut DPR segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Outsourcing, yang juga merupakan rekomendasi Panja Outsourcing BUMN DPR.

Mereka juga menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar ikut turun menyelesaikan masalah ini, dengan cara mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait masalah outsourcing. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, massa buruh mengancam akan melakukan aksi Blackday, aksi mogok nasional pekerja outsourcing BUMN pada 31 Desember.


Editor: Afwan Albasit

 

Sumber: http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/12/14/5/201454/Geber-BUMN-Angkat-Kapolri-Cepat-Angkat-Buruh-Outsourcing-Lama

GEBER-BUMN harapkan Presiden ambil-alih "outsourcing"




Jakarta (ANTARA News) - Gerakan Bersama Buruh/Pekerja (GEBER) BUMN mengharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengambil-alih soal penanganan "outsourcing" (pekerja alih daya).

Pernyataan itu disampaikan Koordinator GEBER-BUMN Ais di Jakarta, Sabtu, terkait hasil rapat gerakan itu guna menyikapi pernyataan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait pengangkatan karyawan "outsourcing" menjadi karyawan tetap.

Ais menambahkan, GEBER-BUMN juga telah menyampaikan sikap melalui penjelasan yang disampaikan perwakilan mereka di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, pada Jumat (29/11).

Unsur GEBER-BUMN itu adalah dari LBH-Jakarta, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, BUMN Strategis/SP PLN, BUMN Bersatu, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin (FSPLEM -SPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

GEBER-BUMN menilai pengangkatan karyawan "outsourcing" menjadi karyawan tetap adalah tidak sesuai fakta, dan itu adalah sebuah isu guna menaikkan pencitraan popularitas Dahlan Iskan bagi rakyat.

Karena itu, kata Ais, isu ini patut dicermati. "Pengangkatan (pegawai outsourcing) yang bagaimana dan benarkah sesuai dengan yang diharapkan," katanya.

Padahal, katanya, baru saja tercermin dari surat edaran (SE) Menteri BUMN Nomor SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN, yang ditandatangani 22 November soal penataan pekerja "outsourcing" serta sikap penolakannya terhadap pekerja "outsourcing" dengan cara menampungnya di sebuah perusahaan "outsourcing" berplat merah yang tidak disetujui oleh DPR.

"Sekarang bermanuver kembali, seolah terjadi pengangkatan pekerja outsourcing yang dilakukan oleh dirinya. Hal itu, sangatlah bertentangan dengan fakta yang ada," katanya.

Kondisi ironis, kata dia, justru menyertai pernyataan Dahlan tersebut, karena yang terjadi adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang ada di perusahaan BUMN.

Selain itu, juga ketidakjelasan "kepastian kelangsungan" kerja yang masih menyelimuti para pekerja "outsourcing" tersebut.

Menurut Ais, sebanyak 700 orang sudah di PHK sepihak pada PT PLN di wilayah penyangga Jakarta, demikian pula sekitar 1000-an pekerja "outsourcing" Jamsostek masih terkatung-katung nasibnya karena juga PHK sepihak.

Belum lagi sekitar 350 orang pekerja "outsourcing" di Telkom yang juga mengalami nasib yang sama.

Bahkan terakhir, bisa dipastikan sekitar 60.000 orang pekerja "outsourcing" di PT PLN was-was dengan pola perekrutan-perekrutan baru yang sangat gencar dilakukan di BUMN itu. Demikian pula untuk 27.000 pekerja "outsorcing" lainnya di PT Pertamina.

"Perekrutan baru yang bisa meminggirkan pekerja outsourcing yang sudah bekerja menahun di BUMN tersebut," katanya.

sumber:  http://www.antaranews.com/berita/407451/geber-bumn-harapkan-presiden-ambil-alih-outsourcing