Saturday, March 22, 2014

Bentuk Satgas, Dahlan Optimis Outsourcing Kelar 3 Bulan

Selasa, 04 Maret 2014 19:15 wib | Hendra Kusuma - Okezone


Kantor Kementerian BUMN

JAKARTA - Setelah sekitar 7 jam melakukan rapat kerja (raker) tindak lanjut rekomendasi panja outsourcing Komisi IX kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya menemui jalan sepakat. Di mana, kesepakatan kali ini mengenai pengangkatan status pegawai alih daya atau outsourcing di perusahaan BUMN yang ditargetkan selesai pada Mei 2014 terhitung dari Maret 2014.


Wakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf (Noriyu) mengatakan, pengangkatan pegawai outsourcing di lingkungan BUMN atau perusahaan pelat merah harus melalui mekanisme yang telah disepakati, seperti pembentukan satuan pengawas (Satgas) antara Kementerian BUMN dan Kemenakertrans.

"Satgas dalam menyelesaikan masalah outsourcing harus melibatkan serikat pekerja outsourcing di setiap perusahaan," kata Nova saat raker di Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2014).

Dalam draft kesimpulan, Nova mengungkapkan, Komisi IX DPR RI meminta Menteri BUMN dan Manakertrans untuk membentuk satgas untuk melaksanakan rekomendasi Panja Outsourcing Komsi IX DPR RI selambat-lambatnya 12 Maret 2014.

Kemudian 12 Maret 2014 sampai 12 April 2014, perusahaan-perusahaan yang sedang diselesaikan diumumkan selanjutnya 12 April sampai 12 Mei seluruh permasalahan outsourcing telah diselesaikan.

Tidak hanya itu, lanjut Nova, dalam melakukan pengawasan, DPR juga memastikan bahwa tindak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak akan dilakukan serta pembayaran upah terhadap tenaga alih daya ini akan tetap dibayarkan.

Sementara itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan menuturkan kesiapan dirinya untuk melaksanakan secara komitmen dan mencoba berkoordinasi antara Satgas yang dibentuk dengan Kemenakertrans dalam melakukan pengawasan outsourcing.

Lanjut Dahlan, dirinya optimis bahwa pembentukan Satgas antar dua lembaga atau Kementerian BUMN dan Kemenakertrans ini akan rampung dalam waktu satu Minggu. "Setelah itu mengenai verifikasinya nanti tergantung dari yang bersangkutan," pungkasnya. (rzy)



Sumber: http://economy.okezone.com/read/2014/03/04/320/949979/bentuk-satgas-dahlan-optimis-outsourcing-kelar-3-bulan

Duh, Karyawan Outsourcing BUMN Banyak yang Cerai!

Selasa, 04 Maret 2014 12:02 wib | Hendra Kusuma - Okezone




JAKARTA - Menteri BUMN Dahlan Iskan hari ini menghadiri rapat kerja (raker) bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adapun, agenda raker kali ini, yakni menindaklanjuti mengenai outsourcing yang sebelumnya digelar pada September 2013.

Dalam rakor tersebut, Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra, mengatakan rekomendasi panja yang sebelumnya sudah diterima oleh Kementerian BUMN tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap penerapan sistem outsourcing di lingkungan BUMN.

"Kita masih mendapat laporan dan saya lihat langsung ke perusahaan dan laporan serikat pekerja, praktik penyimpangan outsourcing masih terjadi di BUMN," ungkap Indra saat raker di Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2014).

Indra melanjutkan, sesuai dengan rekomendasi panja outsourcing yang telah diberikan kepada Kementerian BUMN. Seharusnya BUMN harus menghapuskan sistem outsourcing pada lingkungan BUMN. Hal tersebut sesuai dengan point satu rekomendasi panja outsourcing.

Lebih lanjut Indra mempertanyakan komitmen Menteri BUMN Dahlan Iskan, mengenai pernyataan yang dilontarkan pada raker outsourcingsebelumnya. Saat itu, Dahlan Iskan mengungkapkan apapun rekomendasi panja akan tetap dijalankan.

"Realitasnya banyak yang bercerai, putus sekolah akibat tidak dijalankan rekomendasinya, jangan separuh-separuh. Karena itu masih menjadioutsourcing," tambahnya.

Dengan banyaknya pegawai yang di PHK, merupakan kamuflase penerapan outsourcing di lingkungan BUMN. Di mana, penerapan langsung dilimpahkan kepada anak usaha yang menerapkan sistem tersebut.

"Padahal poin dua hapuskan seluruh, di perusahaan BUMN itu masih menjalankan praktek outsourcing, dengan kamuflase anak perusahaan, cucu perusahaan, ini juga disampaikan para direksi BUMN secara resmi, dengan tegas dialihkan ke anak perusahaan," tutupnya. (mrt)


Sumber: http://economy.okezone.com/read/2014/03/04/209/949648/duh-karyawan-outsourcing-bumn-banyak-yang-cerai

Kantor Kementerian BUMN


JAKARTA, GRESNEWS.COM - Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) menuding sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara melakukan intimidasi terhadap sejumlah karyawan outsourcing yang membentuk serikat pekerja. Perusahaan-perusahaan itu juga melarang karyawan outsourcing ikut-ikutan berjuang menuntut hak mereka. "Ada yang dipaksa untuk menandatangani pekerja harian lepas dengan pesangon," kata Sekjen Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK), Sabda Pranawa Djati, kemarin.

Sabda mengungkapkan bentuk intimidasi yang dilakukan perusahaan antara lain, para pekerja outsourcing yang memiliki keluarga di perusahaan BUMN ditekan melalui keluarganya. Karyawan BUMN yang memiliki saudara sebagai pekerja outsourcing diminta untuk membujuk saudaranya untuk tidak ikut-ikutan masuk dalam serikat pekerja. Mereka juga keluarga yang karyawan oustsourcing untuk menghadap HRD dan diminta untuk menandatangani pesangon. Selain itu, perusahaan ada yang mendatangi rumah pekerja outsourcing untuk mengancam agar meninggalkan serikat buruh, jika tidak meninggalkan maka akan dikeluarkan dari perusahaan. "Kalau mau tetap kerja, keluar dari serikat. Itu salah satu ancaman perusahaan BUMN," kata Sabda kepada Gresnews.com.

Dia mengungkapkan perusahaan BUMN yang diindikasikan melakukan intimidasi kepada pekerja outsourcing diantaranya Garuda Indonesia, Jamsostek, Kimia Farma, Indofarma, Kertas Leces, Telkom dan Dirgantara Indonesia. Di antara perusahaan BUMN tersebut ada salah satu yang diyakini telah melakukan intimidasi kepada tenaga kerja outsourcing.

Menurut Sabda, perusahaan BUMN yang telah melakukan intimidasi tersebut sudah dipanggil Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk diklarifikasi. Belakangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah meminta permasalahan tenaga kerja outsourcing tersebut untuk diselesaikan dengan mekanisme bipatrit. Namun disayangkan pada saat klarifikasi utusan dari perusahaan BUMN bukanlah pihak yang berwenang untuk memutuskan. "Jadi nasibnya masih belum ada kepastian baik kepastian akan jaminan pekerjaan yang berlanjutan maupun jaminan hak-hak normatif," kata Sabda.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijaya mengatakan perilaku perusahaan BUMN tersebut sudah menyalahi aturan UU Tenaga Kerja No 13 Tahun 2003 karena setiap perusahaan baik BUMN maupun swasta diharuskan memiliki serikat pekerja bahkan dianjurkan memiliki lebih dari satu serikat pekerja. Azam meminta agar para tenaga kerja outsourcing untuk melaporkan tindakan perusahaan BUMN kepada Komisi VI karena jika tenaga kerja outsourcing yang melaporkan maka Komisi VI akan memanggil Direksi BUMN. "Serikat pekerja itu eksistensinya diatur oleh undang-undang tenaga kerja," kata Azam kepada Gresnews.com, Jakarta, Selasa (18/2).

Azam mengatakan seharusnya Kementerian BUMN melakukan pembinaan kepada perusahaan BUMN agar menyelesaikan permasalahan tenaga kerja outsourcing. Namun fakta di lapangan Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Dahlan Iskan hingga sekarang belum juga menyelesaikan tenaga kerja outsourcing, padahal seorang Dahlan juga ingin mencalonkan diri sebagai Calon Presiden untuk pemilu 2014.

"Ya biar rakyat yang menilai. Rakyat harus berbicara karena itu tugas Menteri. Dia (Dahlan Iskan) sebagai pembantu Presiden harus mampu menyelesaikan permasalahan tenaga kerja," kata Azam.



Reporter : Heronimus Ronito KS
Redaktur : Ramidi

Sumber:  http://www.gresnews.com/berita/sosial/839192-bumn-ini-dituding-intimidasi-pekerja-outsourcingnya/